ERCHI NEWSPOHUWATO EKSEKUTIF

Hadiri Rapat Monev FGD KPK, Ini Penyampaian Wabup Amin

GORONTALO (ENEWS) – Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato Amin Haras, didampingi Kepala BKD Iskandar Datau, Inspektur Daerah Moh. Trizal Entengo dan Kadis Penanaman Modal Sudin Ali, menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi FGD Penyelamatan Aset dan Keuangan Negara Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Daerah Se-Provinsi Gorontalo yang digelar oleh KPK RI di Grand Q Hotel, Rabu (19/6).

Rapat tersebut dibuka oleh Wakil Gubernur Idris Rahim dan dihadiri Tim Satgas Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Dian Patriah.

Wabup Amin Haras menjelaskan, FGD yang digelar oleh KPK RI adalah terkait dengan penyelematan aset dan keuangan negara.

“Ini merupakan tugas mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan yang aset daerah dan juga terkait dengan bagaimana optimalisasi dan intensifikasi dari pada pajak daerah dan retribusi daerah oleh Pemda masing-masing, termasuk Pemerintah Kabupaten Pohuwato,” Jelas Wabup Amin.

Lebih lanjut menurut Amin, Permasalahan yang dimaksudkan antara lain, belum tersertifikasinya sebagaian besar aset-aset daerah. Sehingganya pihak KPK diminta menindaklanjuti aset tersebut apakah sudah sesuai dengan pemanfaatannya. Termasuk aset-aset yang dioperasikan oleh pihak lain yang diharapkan dapat memberi peningkatan terhadap PAD.

“Di Pohuwato, pemanfaatan aset daerah seperti mobil dilakukan oleh pihak ketiga seperti di Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum. Ada juga aset tanah milik Pemerintah. Olehnya KPK yang diharapkan dapat menindaklanjuti hal tersebut, agar pemanfaatannya benar-benar memberi kontribusi yang besar terhadap PAD” Tambahnya.

Tidak hanya itu, KPK juga diharapkan dapat bersinergi melakukan pengawasan dan pemeriksaan kaitan Pajak daerah berupa PBB, retribusi-retribusi hotel dan restorant.

“Inilah obyek-obyek yang merupakan pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan. Sehingganya oleh pihak KPK terhadap pihak-pihak yang wajib retribusi atau yang wajib pajak dan tidak mau menyelesaikan itu, harus disikapi secara tegas. Bila perlu kalau ada pelayanan-pelayanan yang ditujukan oleh mereka (wajib pajak) tidak diberikan pelayanan terkecuali mereka menyelesaikan dulu kewajiban mereka berupa pajak dan retribusi. Olehnya kami berharap kepada masyarakat, wajib pajak maupun wajib retribusi kiranya dapat memenuhi kewajibannya. Karena semua ini sangat bermanfaat guna peningkatan pembangunan daerah,” Tutup Wabup Amin. (*)

Laporan : Iwan Karim (Humas Pohuwato)
Editor : Goesland Latarawe

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Juga Berita ini

Close
Back to top button
Close