KONTROL

Persepsi Diskursus Non Tunai Desa

Oleh : Abdul Hamid Sukoli

Tidak bisa di tampik bahwa, kebijakan pengelolaan keuangan Desa menyisahkan beberapa masalah yang sangat serius. Baik secara Nasional, Regional, maupun lokal Daerah. Penyelewengan APBDES menjadi berita viral di beberapa media cetak dan media elektronik beberapa waktu belakangan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 86 Tahun 2018, tentang pengelolaan keuangan Desa yang merupakan penjabaran dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang sistim pengelolaan keuangan Desa.

Dalam Perbup tersebut, terdapat sebuah klausul pasal dan ayat yang mengatur secara spesipisik tentang metode transaksi keuangan Desa yang mengamanatkan bahwa, transasksi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang memiliki pajak, akan dilaksanakan secara non tunai. penerapan transaksi belanja Desa secara non tunai sangat membantu kebijakan pengelolaan keuangan yang ada di Desa.

Secara langsung maupun tidak, tentu hal ini sangat membantu transaksi kaungan menjadi lebih cepat, dan memotong beberapa proses birokrasi. Disamping itu juga, non tunai membantu terbentuknya pemerintahan Desa yang baik dan bersih. Akuntabilitas keuangan Desa, pengelolaanya lebih baik dan sangat menutup potensi terjadinya praktek – praktek koruptif/penyalahgunaan keuangan Desa yang disebabkan cash of hand dan penyelewengan pajak.

Olehnya. Pemerintah Desa patut mengapresiasi pelaksanaan transaksi belanja Desa secara non tunai. Akan tetapi, dalam aplikasi tersebut, yang perlu di siapkan adalah form/tools pembayaran pajak, sehingga secara otomatis pada saat transaksi nilai pajak dapat di setor dan dapat dipisahkan dari anggaran desa yang berada di kas Desa.

Terlepas dari metodologi sistim keuangan Desa yang telah ada, penguatan sistem perencanaan Desa hingga pada peningkatan kapasitas kader tehnik, sebagai perencana tekhnis kegiatan pembangunan yang ada di desa, dari Pemerintah Daerah, menjadi hal penting yang diharapkan oleh Pemerintah Desa.

Pada dasarnya, kehadiran Non Tunai dapat meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan keuangan Desa. (*)

Penulis : Abdul Hamid Sukoli (Kepala Desa Taluduyunu 2018-2024)

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
131
Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close