ERCHI NEWS

Pohuwato Tanpa Hari Mangrove, Hatol Pertanyakan Penyelesaian Tanjung Panjang

POHUWATO (ENEWS) – 26 Juli adalah tanggal diperingatinya hari mangrove sedunia.  Di Kabupaten Pohuwato, melalui moment ini, salah satu Aktifis lingkungan mempertanyakan fungsi Pemerintah sebagai  pengendali  terhadap persoalan lingkungan di Daerah.

Adalah Abdul Hamid Toliu, Aktifis Forum Komunitas Hijau (FKH) Pohuwato ini mempertanyakan  kinerja Pemerintah Daerah terkait penyelesaian sengeketa Cagar Alam (CA) tanjung panjang Pohuwato.

“Persoalan tanjung panjang adalah masalah serius terkait lingkungan yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Pembukaan lahan baru masih dilakukan sampai saat ini,” ujar Hamid kepada awak media  erchinews.com.

Menurut Hamid, Penyelesaian persoalan dinilai lemah dalam penindakan. Sebab, berdasarkan data yang ada, cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, seluas 3.174,10 hektar, sejak lama kritis karena dikuasi petani tambak.

“Kawasan konservasi ini masuk peta indikatif Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), karena telah dikuasai masyarakat.  Sejatinya Prinsip TORA adalah menyelesaikan permasalahan dalam kawasan hutan, tidak dibatasi fungsi kawasannya baik hutan lindung maupun konservasi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” jelas Hamid.

“Penyelesaian lahan belum selesai. Bahkan, terkesan dibiarkan karena sebagian besar dialihfungsikan sebagai lokasi budidaya tambak bandeng dan udang,” tambahnya lagi.

Hamid menilai dari sisi kebijakan daerah, peta indikatif TORA di cagar alam bertentangan dengan kebijakan pemerintah daerah yang telah menetapkan Tanjung Panjang, dalam Tata Ruang Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato, sebagai kawasan konservasi.

Beberapa kebijakan lainnya adalah dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo 2011 mengenai relokasi petambak di cagar alam, rehabilitasi, dan kompensasi kepada petambak. Surat Perintah Bupati Pohuwato 2010, 2012, dan 2014 kepada semua kepala desa untuk melakukan moratorium dan penghentian pembukaan tambak baru di Kabupaten Pohuwato.
Peraturan Daerah [Perda] No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pesisir dan Mangrove Kabupaten Pohuwato, serta Perda Provinsi Gorontalo Nomor No. 7 Tahun 2016 Pengelolaan Ekosistem Mangrove, sudah diterbitkan.

“Semua masih lemah. Kami berharap di sisa masa akhir jabatan Pemerintahan SYAH, persoalan ini harus menemui titik terang dan penyelesaian secara kongkrit,” tegas Hamid. (Alan ENEWS)

Doc. Mongabay

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry
2
Tags

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close